Morico Harda pencetak juara muda

Kemenangan atlet muda binaan PB Exist Jakarta, Jesita Putri Miantoro sangat penting bagi Morico Harda. Namun dibalik kemenangan atlet muda tersebut, banyak orang yang tidak mengenal dan mengetahui sosok pelatih yang mencetak juara muda tersebut. Morico Harda kelahiran Medan 27 tahun silam merupakan pelatih tunggal putri PB Exist Jakarta dan merupakan sosok penting bagi kemenangan Jesita.. Pria berkulit putih ini merupakan mantan pemain tunggal putra bulutangkis Indonesia yang berasal dari klub PB Tangkas Jakarta. Rico (nama sapaannya) telah melatih tunggal putri PB Exist Jakarta sejak 2 tahun silam dan merupakan mantan pelatih klub Tangkas. Motivasi pria bertubuh semampai ini untuk jadi pelatih adalah dapat melahirkan juara baru tunggal putri ditingkat nasional maupun internasional. Pria bertahi ini adalah pelatih yang sangat terkenal kedisiplinan dan ketegasannya terhadap pemain. Perasaan senang dan bangga ketika anak didiknya menjadi juara.

Podium ketiga bagi Amri/Marisa

 Amri Syahnawi/Marisa Vania liske Teneh merupakan juara ganda campuran taruna dibawah 19 tahun pada Djarum Sirkuit Nasinal Premier Li-Ning Jakarta Open 2016 yang berlangsung pada 2 mei-7 mei dilaksanakan digedung olahraga Asia Afrika. Amri/Marisa berhasil mengalahkan Yeremia/Winny dengan 2 set langsung 21-18 21-16. Amri/Marisa berasal dari klub yang berbeda. Amri berasal dari klub PB SKO Ragunan sedangkan Marisa berasal dari klub PB Tangkas Jakarta Selatan, akan tetapi pelatih yang mempertemukan mereka. Pelatih sendiri menilai Amri/Marisa merupakan pasangan yang mempunyai skill yang sangat mumpuni untuk membuat lawan kesusahan pada saat bertanding. Pada babak final Amri/Marisa sempat kebingungan pada saat melawan Yeremia/Winny yang tertinggal 14-17 pada set pertama. Bertanding tanpa pelatih membuat mereka harus mengetahui taktik seperti apa yang harus mereka mainkan, melihat lawan merupakan teman latihan mereka di klub nya masing-masing. Alhasil dengan semangat dan tekad yang kuat, Amri/Marisa dapat mengeluarkan penampilan terbaik mereka sehingga mereka menutup set pertama dengan 21-18. Memasuki set penentuan, Amri/Marisa unggul cukup jauh atas Yeremia/Winny dengan 11-7. Meski Yeremia/Winny sempat memperkecil ketertinggalan mereka  dengan 14-17, namun Amri/Marisa tidak tinggal diam begitu saja dan berhasil menutup set kedua dengan 21-16. Dengan kemenangan 21-18 21-16 mengantarkan Amri/Marisa kepodium juara. Ini merupakan gelar ketiga bagi kami, setelah kami memang di sirnas Banjarmasin dan Makasar beberapa bulan silam dan kami merasa sangat senang dan bangga atas pencapain kami yang tidak sia-sia”ujar Amry/Marisa saat diwawancain”    

CONTOH STUDI KASUS PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kepentingan polisi dalam kedudukannya sebagai penyidik tindak pidana menggambarkan bahwa penegak hukum dalam konteks Criminal Justice System, merupakan pintu utama dari aparat penegak hukum lainnya. Proses penegakan hukum yang benar akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Berdasarkan kewenangannya polisi diperbolehkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan pelanggaran hukum pidana atau melakukan kejahatan.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi mencakup setiap perbuatan anti sosial dan yang merugikan masyarakat walaupun perbuatan tersebut belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan polisi dalam menegakkan hukum memiliki posisi yang sangat penting terkait dengan perannya yang berhubungan langsung dengan masyarakat maupun pelanggar hukum. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak akan dengan sendirinya menyerahkan diri untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Karena itu, harus ada suatu badan publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh polisi dengan melakukan penahanan dan penyidikan.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga dalam sistem peradilan pidana yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa kejahatan. Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), ”Penyidikan adalah serangklaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sedangkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sama dengan yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi merupakan aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat, polisi diberi ruang oleh hukum untuk mengambil berbagai tindakan yang diperlukan menurut pertimbangan sesaat pada waktu kejadian berlangsung. Berdasarkan kewenangan tersebut, polisi diperbolehkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan tindakan kejahatan berdasarkan bukti-bukti dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Polisi juga diberi kewenangan untuk meminta keterangan kepada setiap warga masyarakat yang mengetahui jalannya suatu peristiwa kejahatan, untuk dijadikan saksi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan tersangka pelaku kejahatan. Sepak terjang polisi akan langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Pada kontak langsung dengan masyarakat inilah citra polisi akan sangat ditentukan. Citra polisi yang buruk di masyarakat karena polisi kurang mampu bersikap mandiri dalam mengusut kasus kejahatan akan membawa dampak pada proses pemeriksaan pelaku kejahatan pada tahap berikutnya.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 menyatakan bahwa “Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum; dan 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” . Akibat kewenangan polisi tersebut, bagi orang yang dicurigai melakukan tindakan kejahatan maka polisi akan menangkap dan menahan pelaku kejahatan.

Dalam menjalankan tugasnya, polisi tidak hanya dihadapkan dengan kejahatan biasa (konvensional) tetapi juga kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat. Jika pada masa dahulu, kita mengenal bentuk kejahatan yang sederhana, seperti mencuri, merampok, menipu atau bahkan membunuh. Setelah itu, pelaku akan melarikan diri atau melaporkan diri kepada polisi. Namun pada akhirnya pun kejahatan-kejahatan tersebut menunjukkan keseriusan kejahatan yang semakin meningkat. Meningkatnya keseriusan kejahatan, meningkatkan pula tindakan polisi dalam memperlakukan pelaku kejahatan. Misalnya, polisi terpaksa harus menembak terlebih dahulu terhadap pelaku kejahatan daripada menjadi korban akibat kekerasan pelaku kejahatan. Hal tersebut disebabkan semakin banyak pelaku kejahatan yang nekad melakukan perlawanan terhadap polisi.

Pada masa sekarang, bentuk kejahatan sudah berubah, di samping bentuk kejahatan konvensional, kejahatan terhadap ekonomi memiliki modus operandi yang sulit dalam pengungkapannya dan dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi. Kejahatan dilakukan tidak lagi oleh orang miskin, para pejabat maupun pengusaha yang tidak miskin melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kelas sosial ekonomi tinggi tersebut menurut Sutherland merupakan suatu bentuk kejahatan yang dikenal dengan White Collar Crime yaitu orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya. Karena itu, sudah menjadi kenyataan bahwa semakin maju suatu negara akan semakin banyak pula muncul bentuk kejahatan di negara tersebut. Modus operandinya pun semakin canggih melalui tehnik-tehnik yang tidak mudah dilacak, melakukan pemalsuan dokumen yang sangat rapi dengan penyalahgunaan komputer, termasuk di dalamnya kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada hakekatnya sama halnya dengan hak kekayaan kebendaan lainnya yaitu memberikan hak kepada para pencipta atau pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan dari investasi dari karya intelektualnya di bidang kekayaan industri dan karya cipta yang disebut Hak Cipta. Kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Akibat pelanggaran HKI tersebut, bukan hanya negara dirugikan dan mengancam arus investasi, tetapi Indonesia bisa juga terancam terkena embargo atas produk ekspornya. Perkembangan teknologi, terutama perkembangan teknologi digital, dianggap mendukung tumbuh suburnya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Penegakkan Hukum.
Kemajuan teknologi digital selain memberikan dampak positif berupa tersedianya media untuk karya cipta yang pada akhirnya menghasilkan kualitas tampilan karya cipta yang baik dan modern. Namun, dampak negatifnya terjadi penyalahgunaan teknologi digital itu oleh pihak-pihak tertentu dengan melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran HKI menjadi mudah karena kemajuan teknologi digital, walaupun akibatnya HKI di sektor teknologi pun menjadi korban pertama pelanggaran tersebut. Dengan menggunakan komputer, pelanggaran-pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual semakin mudah. Komputer mampu mampu meggandakan dan mencetak ditambah dengan kemampuan intenet dalam menyajikan informasi menyebabkan praktek penggandaan menjadi semakin mudah pula dilakukan.

Tidak ada jalan lain untuk mengatasi hal itu selain dengan menegakkan fungsi hukum. Sanksi terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selama ini belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya sehingga tingkat pelanggarannya terus meningkat, meskipun pemerintah sudah memiliki perangkat undang-undangnya. Kendala lainnya yaitu terbatasnya aparat penegak hukum yang menangani masalah Hak Kekayaan Intelektual, ringannya putusan yang dijatuhkan oleh proses peradilan kepada pelanggar, sehingga tidak menimbulkan efek jera tadi. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai dan mentaati hukum di bidang HKI dan terbatasnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan strategis yang akan dijadikan target untuk menurunkan dan menghilangkan pelanggaran HKI, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai HKI orang lain. Berkurang atau hilangnya pelanggaran HKI di Indonesia, pada gilirannya dapat menarik para investor khususnya investor dari luar negeri untuk menanamkan/membuka usaha di Indonesia baik di bidang Hak Cipta maupun di bidang HKI, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dalam skala makro akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Para investor dari luar negeri pada umumnya menempatkan perlindungan HKI sebagai prasyarat investasi utama mereka di suatu Negara. Upaya itu perlu dilakukan dengan strategi yang terkoordinir sehingga menurunkan posisi Indonesia di “priority watch list” menjadi “watch list”. Karena itu perangkat hukum sudah ada, political will dari pemerintah sudah ada, tinggal sekarang political action. Untuk itu perlu mensinergikan dan meningkatkan kembali koordinasi dan kerjasama di antara aparat yang terkait, terutama aparat di bidang hukum. Dalam upaya penegakkan hukum, tugas polisi tidak saja menyangkut kejahatan serius dengan kekerasan. Polisi juga diwajibkan menegakkan hukum dalam kejahatan-kejahatan ringan sifatnya. Termasuk juga kejahatan ekonomi yang juga merugikan masyarakat, sehingga perlu mendapatkan penanganan yang serius pula. Karena itu berdasarkan kewenangannya, polisi sebagai alat negara penegak hukum mempunyai kewenangan mempergunakan upaya paksa untuk memanggil, menggeledah, menangkap dan menahan tersangka pelaku kejahatan.

Secara yuridis formal, para pelaku kejahatan yang dinyatakan sebagai tersangka tersebut sebenarnya masih dalam proses penyidikan yang berlangsung di pihak kepolisian dan belum mendapat suatu putusan tetap dari pengadilan. Jika mendasarkan pada asas praduga tak bersalah, para pelaku kejahatan harus dianggap tidak bersalah, sebelum kesalahan yang diperbuat oleh para pelaku dinyatakan dan dibuktikan dalam sidang pengadilan.
Berdasarkan pemahaman bahwa kalau orang bicara tentang pelaku kejahatan maka konotasi orang akan menunjuk orang miskin dan tidak berpendidikan yang merupakan pelaku kejahatan. Hasil penelitian yang dilakukan Sutherland mengatakan bahwa pengusaha yang tidak miskin juga melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kelas sosial ekonomi tinggi tersebut menurut Sutherland merupakan suatu bentuk kejahatan yang dikenal dengan White Collar Crime yaitu orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya.
Demikian juga dalam hal pemberian sanksi hukum kepada para pelaku white collar crime pada umumnya relatif ringan, padahal kerugian yang yang diakibatkan oleh para pelanggar hukum ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda yang konvensional.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual hanya mampu menyelesaikan masalah yang timbul dipermukaan saja, tetapi lebih daripada itu diperlukan upaya-upaya untuk menyelesaikan akar permasalahan yang timbul di bawah permukaan melalui tindakan pre-emtif dan preventif sebagai sebuah perlindungan HKI secara komprehensif dengan melibatkan semua instansi pemerintah yang bertanggung jawab. Karena itu penegakan hukum hanya merupakan upaya penyelesaian sementara dari masalah yang timbul di permukaan. Sementara itu harus dipahami bahwa terdapat berbagai masalah yang lebih mendasar di bawah permukaan yang harus mampu diselesaikan dengan cerdas dan penuh kebijakan.
Penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang ampuh dalam memberikan perlindungan HKI di Indonesia, karena penegakan hukum hanya bagian dari sebuah proses perlindungan HKI. Penegakkan hukum hanya merupakan sub-sistem yang bersifat represif dari sebuah sistem perlindungan HKI. Sub-sistem lain yang sama pentingnya adalah sub-sistem pre-emtif dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat termasuk aparat pemerintah dan penegak hukum, ketersediaan dan kemampuan daya beli masyarakat. Di samping itu juga upaya preventif menjadi bagian dari upaya pencegahan dalam rangka mempersempit peluang terjadinya proses pelanggaran, seperti tidak memberikan ijin kepada toko atau kaki lima yang telah melanggar atau mencabut ijin pabrik yang pernah melanggar.

Penegakan hukum yang kuat dan konsisten sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), namun mencegah terhadap terjadinya pelanggaran menjadi lebih penting lagi untuk meningkatkan kualitas warga negara dan peradaban bangsa Indonesia, karena itu prlu dilakukan introspeksi yang komprehensif terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan perlindungan atas kekayaan intektual. Sesuai dengan prinsipnya, bahwa hukum hanyalah berfungsi sebagai media untuk menjaga kepentingan hukum dalam masyarakat, maka perkembangan teknologi digital yang terjadi di dunia industri harus diberikan apresiasi yang positif sebagai konsekuens kemajuan di bidang teknologi yang dicapai oleh manusia. Agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan masalah baru maka tetap harus dibarengi dengan tersedianya perangkat hukum yang memadai serta dapat menjamin adanya kepastian hak dan kewajiban serta pengaturan tentang larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi.

Penutup.
Penegakan hukum bidang hak atas kekayaan intelektual tidak berdiri sendiri, tetapi sangat tergantung pada proses penegakan hukum secara umum, oleh karena itu kalau sistem penegakan hukum secara umum baik maka penegakan hukum HAKI juga akan baik. Aparat penegak hukum sering melakukan razia dan penggerebekan terhadap pusat-pusat penjualan barang bajakan, penggerebekan terhadap pabrik pangganda optical disc serta menyita barang selundupan hasil kejahatan terhadap produk HaKI. Bahkan banyak kasus kejahatan terhadap terhadap produk HaKI yang sudah sampai ke pengadilan, bahkan pelakunya sudah dihukum. Selama ini polisi sudah bersusah payah menyeret pelakunya ke pengadilan dengan mencari bukti-bukti pendukung kejahatan. Tapi terhadap beberapa kasus setelah sampai di pengadilan, hakim menjatuhkan vonis percobaan. Hakim hendaknya harus berani menjatuhkan hukuman maksimal bila sudah ada bukti yang kuat terjadinya pelanggaran.

CONTOH STUDI KASUS

PT VIZTA PRATAMA, perusahaan pemegang franchise rumah bernyanyi (karaoke) yaitu Inul Vizta menjadi tersangka atas kasus pelanggaran hak cipta. "Berkas PT Vizta Pratama sudah P21, dalam waktu dekat akan memasuki tahap dua," ungkap kuasa hukum Nagaswara, Eddy Ribut, saat ditemui di Bareskrim Polri, Selasa (17/3/2015).

Nagaswara menganggap Inul Vizta melanggar hak cipta dengan mengedarkan dan menyalin lagu tanpa membayar royalti untuk produser dan pencipta lagu. Direktur Utama Nagaswara, Rahayu Kertawiguna, yang turut hadir, menjelaskan bahwa sudah terdapat pemanggilan kepada pihak terkait, namun terlapor K, dirut Inul Vizta, saat ini masih berada di Korea. Sebelumnya, Nagaswara yang turut merasa dirugikan oleh Inul Vizta melapor ke Mabes Polri padaJumat, 8 Agustus 2014.

Inul Vizta dilaporkan melanggar Undang-Undang Hak Cipta Pasal 2 Ayat 1, Pasal 72, Pasal 49 Ayat1dan UU. No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pemegang saham terbesar Inul Vizta, pedangdut Inul Daratista, belum berkomentar atas kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan Nagaswara tersebut.

Sebetulnya, ini bukan kali pertama karaoke Inul Vizta tersandung masalah. Pada 2009, Andar Situmorang pernah mengajukan gugatan kepada Inul Daratista sebagai pemegang saham terbesar PT Vizta Pratama yang menaungi outlet karaoke Inul Vizta.

Andar mengajukan gugatan materi Rp5,5 triliun karena 171 lagu ciptaan komponis nasional, (alm) Guru Nahum Situmorang berada di 20 outlet Inul Vizta tanpa izin. Gugatan yang diproses di Pengadilan Negeri Tata Niaga Jakarta Pusat akhirnya dimenangkan Inul.

Pada 2012, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) mengadukan Inul Vizta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait lisensi penggunaan lagu. Namun, oleh pihak pengadilan, gugatan tersebut ditolak karena salah konsep. Pada akhirnya, KCI dan Inul sepakat berdamai.  Pada Januari 2014, band Radja melaporkan Inul Vizta ke Mabes Polri karena dianggap menggunakan lagu "Parah" tanpa izin. Inul terancam hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp5 miliar karena diduga melanggar UU No. 19 th 2002 tentang Hak Cipta.

Sumber : 

http://hiburan.metrotvnews.com/read/2015/03/17/372545/inul-vizta-jadi-tersangka-pelanggaran-hak-cipta

http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/informasi/Pelanggaran-Hak-Kekayaan-Intelektual

ISTILAH-ISTILAH yang DIGUNAKAN dalam HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) di INDONESIA

A.   Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

        HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).

       Istilah HAKI sebelumnya bernama Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan. Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian Intellectual Property Right, yaitu hak kekayaan dari kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504.

B.   Sejarah HAKI

        Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka diantaranya adalah Caxton, Galileo dan Guttenberg. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HAKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan mimimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama The United International Bureau For The Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HAKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO termasuk Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari HAKI Sedunia.

      Di Indonesia, HAKI mulai populer memasuki tahun 2000 – sekarang. Tetapi ketika kepopulerannya itu sudah mencapa puncaknya, grafiknya menurun. Ketika mengalami penurunan, muncul lah hukum siber (cyber), yang ternyata perkembangan dari HAKI itu sendiri. Jadi, HAKI akan terbawa terus seiring dengan ilmu-ilmu yang baru. seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak pernah berhenti berinovasi. Peraturan perundangan HAKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya: Octrooi Wet No. 136; Staatsblad 1911 No. 313;Industrieel Eigendom Kolonien 1912; dan Auterswet 1912 Staatsblad 1912 No. 600. Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten.

        Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengesahkan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1982, Pemerintah juga mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di bidang paten, Pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

C.   Macam-macam HAKI

      Terdapat macam-macam HAKI yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Pada Prinsipnya HAKI dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1)   Hak Cipta

Sejarah Hak Cipta

Pada jaman dahulu tahun 600 SM, seseorang dari Yunani bernama Peh Riad menemukan 2 tanda baca yaitu titik (.) dan koma (,). Anaknya bernama Apullus menjadi pewarisnya dan pindah ke Romawi. Pemerintah Romawi memberikan Pengakuan, Perlindungan dan Jaminan terhadap karya cipta ayah nya itu. Untuk setiap penggunaan, penggandaan dan pengumuman ats penemuan Peh Riad itu, Apullus memperoleh penghargaan dan jaminan sebagai pencerminan pengakuan hak tersebut. Apullus ternyata orang yang bijaksana, dia tidak menggunakan seluruh honorarium yang diterimany. Honor titik (.) digunakan untuk keperluan sendiri sebagai ahli waris, sedangkan honor koma (,) dikembalikan ke pemerintah Romawi sebagai tanda terima kasih atas penghargaan dan pengakuan terhadap hak cipta tersebut.

Pengertian Hak Cipta

Hak cipta (lambang internasional: ©)

Pengertian hak cipta menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002:

Hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).

Pengertian hak cipta menurut Pasal 2 UUHC:

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk iti dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

2)   Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan industri terdiri dari:

Paten (patent)

Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan pesetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

      1.   Merk (Trademark)

Merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

      2.   Rancangan (Industrial Design)

Rancangan dapat berupa rancangan produk industri, rancangan industri. Rancanangan industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

      3.   Informasi Rahasia (Trade Secret)

Informasi rahasia adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya.

      4.   Indikasi Geografi (Geographical Indications)

Indikasi geografi adalah tanda yang menunjukkn asal suatu barang yang karena faktor geografis (faktor alm atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dri kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan).

      5.  Denah Rangkaian (Circuit Layout)

Denah rangkaian yaitu peta (plan) yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu (integrated circuit), unsur yang berkemampun mengolah masukan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta prmeter fisik linnya.

      6.   Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Perlindungan varietas tanamn adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujun kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya.

        Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini menjadi menarik karena rejim ini masih belum terakomodasi oleh pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya dalam lingkup intenasional. Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), misalnya hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaanintelektual masyarakat asli/tradisional. Adanya fenomena tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan masyarakat asli tradisional hingga saat ini masih lemah. Joseph E. Stiglitz (2007), dalam Making Globalization Work, mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual memiliki perbedaan mendasar dengan hak penguasaan lainnya.1 Jika rambu hak penguasaan lainnya adalah tidak memonopoli, mengurangi efisiensi ekonomi, dan mengancam kesejahteraan masyarakat, maka hak kekayaan intelektual pada dasarnya menciptakan monopoli. Kekuatan monopoli menciptakan persewaan monopoli (laba yang berlebih), dan laba inilah yang seharusnya digunakan untuk melakukan penelitian. Ketidakefisienan yang berkaitan dengan kekuatan monopoli dalam memanfaatkan pengetahuan sangatlah penting, karena ilmu pengetahuan dalam ekonomi disebut komoditas umum. Joseph E. Stiglitz dalam Andri TK, Nasib HAKI Tradisional Kita, Hukum kekayaan intelektual bersifat asing bagi kepercayaan yang mendasari hukum adat, sehingga kemungkinan besar tidak akan berpengaruh atau kalaupun ada pengaruhnya kecil di kebanyakan wilayah di Indonesia. Hal inilah yang barangkali menjadi halangan terbesar yang dapat membantu melegitimasi. Ganjar dalam Andri TK, Ibid, 2007 mengatakan penolakan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia yaitu konsep yang sudah lamadiakui kebanyakan masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum adat. Prinsip hukum adat yang universal dan mungkin yang paling fundamental adalah bahwa hukum adat lebih mementingkan masyarakat dibandingkan individu. Dikatakan bahwa pemegang hak harus dapat membenarkan penggunaan hak itu sesuai dengan fungsi hak di dalam suatu masyarakat.

         Kepopuleran konsep harta komunal mengakibatkan HAKI bergaya barat tidak dimengerti oleh kebanyakan masyarakat desa di Indonesia. Sangat mungkin bahwa HAKI yang individualistis akan disalahtafsirkan atau diabaikan karena tidak dianggap relevan. Usaha‐usaha untuk memperkenalkan hak individu bergaya barat yang disetujui dan diterapkan secara resmi oleh negara, tetapi sekaligus bertentangan dengan hukum adat seringkali gagal mempengaruhi perilaku masyarakat tradisional. Sangat mungkin bahwa masyarakat di tempat terpencil tidak akan mencari perlindungan untuk kekayaan intelektual dan akan mengabaikan hak kekayaan intelektual orang lain dengan alasan yang sama. Di tengah upaya Indonesia berusaha melindungi kekayaan tradisionalnya, negara-negara maju justru menghendaki agar pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, dan sumber daya genetik itu dibuka sebagai public property atau public domain, bukan sesuatu yang harus dilindungi secara internasional dalam bentuk hukum yang mengikat.

D.   Konsep HAKI

      Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki konsep yang bernama konsep HAKI. Berikut ini merupakan konsep HAKI:

Haki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (UU & wewenang menurut hukum).

Kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang.

Kekayaan intelektual kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia (karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra) – dihasilkan atas kemampuan intelektual pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis2.

E.   Dasar HAKI Karya Intelektual

Berbagai karya intelektual memiliki dasar-dasar tersendiri. Berikut ini merupakan dasar dari HAKI Karya Intelektual:

Hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia, yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide.

Dapat mengandung nilai ekonomis, dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial.

F.   Bentuk (Karya) Kekayaan Intelektual

       Terdapat berbagai macam bentuk karya intelektual yang dapat digolongkan ke dalam bentuk HAKI. Berikut ini merupakan bentuk (karya) kekayaan intelektual:

Penemuan

Desain Produk

Literatur, Seni, Pengetahuan, Software

Nama dan Merek Usaha

Know-How & Informasi Rahasia

Desain Tata Letak IC

Varietas Baru Tanaman

G.   Tujuan Penerapan HAKI

        Setiap hak yang digolongkan ke dalam HAKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HAKI. Berikut ini merupakan tujuan penerapan HAKI:

Antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain

Meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia.

H.   Pengaturan HAKI di Indonesia

       Pengaturan HAKI secara pokok (dalam UU) dapat dikatakan telah lengkap dan memadai. Dikatakan lengkap, karena menjangkau ke-7 jenis HAKI yang telah disebutkan di atas. Dikatakan memadai, karena dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan nasional, dengan beberapa catatan, tingkat pengaturan tersebut secara substantif setidaknya telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan pada Perjanjian Internasional yang pokok di bidang HAKI.

       Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagi anggota WTO/TRIP’s dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HAKI sebagaimana dijelaskan pada pengaturan HAKI di internasional tersebut di atas, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HAKI. Untuk itu, pada tahun 1997 Pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundangan di bidang HAKI, dengan mengundangkan:

Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta

Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten

Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, undang-undang HAKI yang menyangkut ke-7 HAKI antara lain:

1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

2) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

3) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk

4) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

5) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

6) Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

7) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

        Dengan pertimbangan masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun 1997, maka ketiga undang-undang tersebut telah direvisi kembali pada tahun 2001. Selanjutnya telah diundangkan:

Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (khusus mengenai revisi UU tentang Hak Cipta saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR)

I.   Lingkup Perlindungan HAKI

        HAKI memiliki ruang lingkup untuk mengetahui berbagai jenis hak intelektual yang dilindungi. Berikut ini merupakan lingkup perlindungan HAKI:

a.   Hak Cipta (Copyright)

World Intellectual Property Organization (WIPO) pada tahun 2001 telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia:

b.   Hak Milik Industri (Industrial Property)

c.   Paten

d.   Paten Sederhana

e.   Merek & Indikasi Geografis

f.   Desain Industri

g.   Rahasia Dagang

h.   Desain Tata Letak Sirkit Terpadu

i.   Perlindungan Varietas Tanaman Hak Cipta (copyright)

j.   Melindungi sebuah karya

k.   Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin

       untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

l.   Orang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak

      cipta. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut,

hak untuk membuat produk derivative

hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain.

m.   Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat.

n.   Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu.

Ciptaan yang dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta, diantaranya sebagai berikut:

Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.

Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan.

Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Karya Seni, yaitu:

Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni   pahat,seni patung, kolase dan seni terapan, seni batik, fotografi.

Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, sinematografi.

Arsitektur, Peta.

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

        Hukum Kekayaan Intelektual (HAKI) di bidang hak cipta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang hak cipta yaitu pidana penjara dan/atau denda, hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan/atau denda dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 72 ayat (3) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 72 ayat (4) : Barangsiapa melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 72 ayat (5) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 72 ayat (6) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 72 ayat (7) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 72 ayat (8) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 72 ayat (9) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 73 ayat (1) : Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Pasal 73 ayat (2) : Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

         Jelasnya yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus. Ketentuan pidana tersebut di atas, menunjukkan kepada pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait lainnya untuk memantau perkara pelanggaran hak cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi perdata berupa ganti kerugian dan tidak menutup hak negara untuk menuntut perkara tindak pidana hak cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi pidana penjara bagi yang melanggar hak cipta tersebut. Ketentuan-ketentuan pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk memberikan ancaman pidana denda yang paling berat, paling banyak, sebagai salah satu upaya menangkal pelanggaran hak cipta, serta untuk melindungi pemegang hak cipta.

Tinjauan Umum tentang Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge = TK)

     Harmonisasi antaara pengetahuan modern dan pengetahuan tradisional merupakan hal penting dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, konsep yang mengedepankan bahwa kebutuhan untuk pembangunan selaras dengan kebutuhan untuk pelestarian yang dapat berlangsung tanpa membahayakan lingkungan sekitarnya. Sebagai konsekuensinya, TK telah mendapat arti penting dan menjadi isu baru dalam perlindungan HAKI. Istilah TK sebenarnya dapat diterjemahkan sebagai pengetahuan tradisional. TK merupakan masalah hukum baru yang berkembang baik ditingkat nasional maupun internasional. TK telah muncul menjadi masalah hukum baru disebabkan belum ada instrumen hukum domestik yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap TK yang saat banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, di tingkat internasional TK ini belum menjadi suatu kesepakatan internasional untuk memberikan perlindungan hukum. Istilah TK adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, know how yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. TK mulai berkembang dari tahun ketahun seiring dengan pembaharuan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian, keragaman hayati (intellectual property).

      WIPO menggunakan istilah TK untuk menunjuk pada kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik. Gagasan ”berbasis tradisi” menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi cultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, umumnya dianggap berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya, umumnya telah dikembangkan secara non sistematis, dan terus menerus sebagai respon pada lingkungan yang sedang berubah.

J.   Perlindungan Hukum HAKI Dalam Kesenian Tradisional di Indonesia

1.   Pelindungan Preventif

        Kebudayaan (seni dan budaya) semakin disadari sebagai sebuah fenomena kehidupan manusia yang paling progresif, baik dalam hal pertemuan dan pergerakan manusia secara fisik ataupun ide/gagasan serta pengaruhnya dalam bidang ekonomi. Karenanya banyak negara yang kini menjadikan kebudayaan (komersial atau non komersial) sebagai bagian utama strategi pembangunannya. Selanjutnya, dalam jangka panjang akan terbentuk sebuah sistem industri budaya. Dimana kebudayaan bertindak sebagai faktor utama pembentukan pola hidup, sekaligus mewakili citra sebuah komunitas. Di Indonesia, poros-poros seni dan budaya seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Denpasar (Bali) telah menyadari hal ini dan mulai membangun sistem industri budayanya masing-masing. Meski dalam beberapa kasus, industri budaya lebih merupakan ekspansi daripada pengenalan kebudayaan, tetapi dalam beberapa pengalaman utama,industri budaya justru merangsang kehidupan masyarakat pendukungnya. Industri budaya akan merangsang kesadaran masyarakat untuk melihat kembali dirinya sebagai aktor penting kebudayaannya.

2.   Perlindungan Represif

        Perlindungan represif hak kekayaan intelektual terhadap kesenian tradisional di Indonesia terdapat juga dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta, dimana dalam hal kesenian tradisional hak ciptanya dipegang oleh Negara, berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan pencipta atau ahli warisnya yang tanpa persetujuannya itu diatur dalam Pasal 55 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

Meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu;

Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;

Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau

Mengubah isi ciptaan.

        Prospek hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kesenian tradisional dari pembajakkan oleh negara lain adalah:

Pembentukan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal;

Pelaksanaan dokumentasi sebagai sarana untuk defensive protection dengan melibatkan masyarakat atau LSM dalam proses efektifikasi dokumentasi dengan dimotori Pemerintah Pusat dan Daerah;

Menyiapkan mekanisme benefit sharing yang tetap.

Sumber :

Nurjanah.staff.gunadarma.ac.id   eprints.undip.ac.id/16220/1/AGNES_VIRA_ARDIAN.pdf

lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135803-T%2027985…Metodologi.pdf

Menantikan Pembangunan Transportasi yang Efektif, Efisiensi, dan Menginspirasi masyarakat terhadap tingkat kemajuan suatu negara

Transportasi merupakan satu di antara berbagai masalah yang selalu menghantui kota-kota besar dunia, termasuk di Indonesia. Dampak urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di kota-kota besar yang sangat cepat menuntut pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan transportasi massal yang nyaman dan aman untuk beraktivitas.

Efisiensi, efektif dan menginspirasi adalah suatu ukuran besarnya biaya  (dalam rupiah, waktu, energi atau tambahan lainnya) untuk menggerakkan sesuatu dalam hal ini bisa (penumpang ataupun barang) dari satu tempat ke tempat lain. Efisiensi transportasi ini tergantung kepada karakteristik mode angkutan yang digunakan, sebagai contoh suatu kapal akan semakin efisien kalau ukuran kapalnya semakin besar untuk perjalanan jarak jauh dan permintaannya besar.

Semakin lama, perkembangan penduduk akan semakin mengarah ke perkotaan. McKinsey Global Institute (2012) merilis bahwa pada tahun 2030, 71 persen penduduk tinggal di kota. Padahal, sekarang dengan “hanya” 53 persen penduduk berada di kota saja, kondisi kota sudah cukup semrawut. Kemacetan dan buruknya layanan transportasi seakan sudah menyatu dengan wajah kota di Indonesia.

Di berbagai kota, masyarakat belum mendapatkan fasilitas angkutan umum yang cepat, murah, memiliki kepastian harga dan waktu, serta menjangkau seluruh sudut kota. Alhasil, kendaraan pribadi menjadi solusi utama. Pilihan yang justru menciptakan bom waktu yang siap meledak.

Ledakan (konsekuensi) yang paling dekat akan terjadi di Jakarta dan Surabaya. Rata-rata laju kendaraan di kedua kota itu sudah demikian lambat—dan diperkirakan, dalam beberapa tahun mendatang kendaraan tidak akan bergerak—dan rasio jalan-berhenti makin meningkat. Orang-orang rugi karena banyaknya waktu yang hilang dalam perjalanan. Penggunaan bahan bakar minyak semakin boros. Investor pun berpikir ulang jika ingin berbisnis. Semua itu merupakan ekses dari sistem transportasi perkotaan yang gagal terbangun.

Seperti sudah menjadi tradisi, perencanaan kota selalu tertinggal dari pembangunan kota itu sendiri. Pemerintah kota terlambat mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan akses transportasi warga. Saat pemerintah tersadar, berbagai hitungan pembangunan infrastruktur sudah tidak masuk akal untuk dikerjakan: harga tanah yang sangat mahal, pengintegrasian kawasan yang sulit, dan menyediakan sistem transportasi massal yang memakan waktu lama.

1. Efisien, efektif dan menginspirasi bahan bakar untuk transportasi

Sektor transportasi merupakan sektor pengguna terbesar BBM (56 persen) dan paling boros BBM, dan hal ini menjadi masalah sewaktu harga bahan bakar dunia melonjak dengan tajam pada tahun 2008 sehingga perlu diambil langkah untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan bahan bakar yang antara lain dapat dilakukan dengan:

·         optimasi ukuran angkutan dengan memperhatikan besarnya permintaan dan jarak yang akan ditempuh,

·         pengembangan penggunaan angkutan massal disertai dengan langkah untuk pembatasan penggunaan kendaraan pribadi,

·         pemanfaatan sistem angkutan multi mode yang dapat dipertukarkan seperti angkutan petikemas yang dapat diangkut dengan truk peti kemas, kereta api dan kapal laut. yang pada gilirannya akan mengakibatkan penghematan penggunaan bahan bakar.

2. Kapasitas angkut dan demand yang efisiensi, efektif dan menginspirasi

Dalam penetapan dimensi alat angkut sangat dipengaruhi oleh besarnya demand. Pada demand yang kecil lebih optimal menggunakan angkutan dengan kapasitas yang kecil, dan untuk demand yang besar digunakan kapasitas angkutan yang besar. Dengan semakin besarnya alat angkut yang digunakan perlu dilakukan penyesuaian prasarananya, sebagai contoh kalau pelabuhan akan mengalihkan angkutan ke angkutan peti kemas maka pelabuhan harus menggunakan perangkat bongkar muat yang sesuai pula apakah menggunakan kran biasa pada pelabuhan kecil atau menggunakan kran peti emas untuk pelabuhan dengan demand yang besar, dan ini masih harus didukung dengan lapangan penumpukan peti kemas serta perangkat pemindahan peti kemas yang sesuai pula. Demikian juga dengan semakin besar demand maka kapalnya akan semakin besar berarti perlu disesuaikan pula kedalaman alur pelayaran dan kolam pelabuhan

3. Salah satu contoh membangun transportasi yang efisien, efektif, dan meginspirasi masyarakat

Jakarta sebagai ibukota Negara dan merupakan salah satu pusat bisnis penting di Asia Tenggara tak lepas dari permasalahan kemacetan dan kondisi transportasi massal yang kurang memadai. Hal ini terutama disebabkan karena terbatasnya jumlah angkutan massal dan buruknya kondisi sarana dan prasarana transportasi.

Sementara pertumbuhan jalan-jalan di kota selalu tertinggal dibandingkan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor. Sehari, bisa terdapat 5.500 hingga 6.000 kendaraan bermotor baru meluncur di Jakarta menurut data Polda Metro Jaya. Pertumbuhannya mencapai 12 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan jalannya hanya 0,01 persen.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi yang efektif dan efisien, pemerintah sedang membangun Mass Rapid Transit (MRT), yang sudah mulai dikerjakan sejak Jokowi masih menjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Terbatasnya lahan yang tersedia di Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, mengakibatkan pembangunan rel bawah tanah untuk sebagian proyek MRT menjadi solusi. “Saya kira semua kota-kota besar di seluruh dunia seperti itu,” ujar Presiden.

Namun, ada juga tujuan lain yang hendak dicapai pemerintah. Pembangunan MRT di Jakarta, sebagai moda transportasi massal yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan terkoneksi dengan pusat-pusat bisnis diharapkan menginsipirasi pemerintah daerah, di sejumlah kota besar di Indonesia, dalam membangun moda transportasi massal. Inspirasi ini penting untuk menunjukkan bahwa transportasi massal modern yang nyaman dan dapat diandalkan memang bisa diwujudkan di Indonesia – sebab bagaimanapun, lebih mudah untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan contoh ketimbang harus memulainya dari awal.

“Saya ingin pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) ini bisa menjadi contoh kota-kota lain di Indonesia yang ingin membangun kereta bawah tanahnya,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di lokasi Stasiun MRT Senayan yang tengah dibangun, Rabu (23/12/2015).

Soal yang selama ini menghambat realisasi pembangunan MRT di Jakarta, sesungguhnya terkait dengan hitung-hitungan ekonomis, alias perhitungan untung-rugi. Dalam kacamata yang demikian, pemerintah memang diperkirakan mengalami kerugian jika membangun MRT. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur maupun pengadaan unit pengangkutannya dianggap tidak akan dapat tergantikan dengan cepat jika mengandalkan penjualan tiket – kecuali tiketnya dipatok dengan harga tinggi, namun dengan risiko merugikan kelas menengah ke bawah, terlebih kaum pekerja.

Inilah yang menjelaskan mengapa selama puluhan tahun – tepatnya 26 tahun – MRT tak jadi dibangun meskipun perencanaannya sudah dilakukan.

Tapi dengan menggunakan perspektif jangka panjang, maka keputusan untuk segera membangun MRT adalah tepat. Setidaknya, agar pemerintah tidak terus menambah banyak tumpukan masalah atau dampak buruk dari kemacetan, seperti polusi, stres dan hilangnya waktu-waktu yang produktif dan berharga setiap harinya.

“(Kalau) selalu dihitung untung-ruginya, memang kalau (soal) profit tidak akan untung. Tapi jangan mikir ke sana, pikir itu benefit-nya, untuk negara, untuk kota kita,” kata Presiden sewaktu memantau perkembangan pembangunan MRT di Patung Pemuda Senayan, Jakarta, pada Senin, 21 September 2015. Presiden berharap proyek MRT bisa selesai seluruhnya 2-3 tahun mendatang. “Kita harapkan selesai pengeborannya pada 2016 ini, seluruhnya. Terowongan sudah jadi,” kata Presiden. Salah satu contoh lainnya yaitu menantikan pembangunan transportasi yang efektif, efisien dan menginspirasi yaitu

A. BRT

Namun, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mulai tahun 2004, jalanan Jakarta disemarakkan dengan keberadaan Trans-Jakarta, layanan transportasi massal berbasis bus / bus rapid transit (BRT). Awalnya, ada lima belas koridor Trans-Jakarta yang direncanakan terbangun pada 2010. Meskipun target pembangunan tidak terpenuhi, model BRT yang diadaptasi dari Trans-Milenio di Bogota itu mulai dilirik kota-kota lain untuk diterapkan.

Kini, pola operasi BRT makin beraneka ragam dan tersebar di banyak kota. Selain Jakarta, Yogyakarta dan Semarang adalah kota yang paling efektif menggunakan BRT sebagai moda transportasi massalnya. Di kota-kota lain, penerapan BRT masih terkesan sporadis. Misalnya, jumlah rute yang hanya satu atau dua, tidak adanya sinkronisasi dengan jenis angkutan lain (bus kota, mikrolet, dan kereta api komuter), dan tidak dilakukan pengembangan layanan. Padahal, kunci keberhasilan BRT terletak pada integrasi dan jangkauan.

Walaupun BRT merupakan model transportasi massal yang paling murah, ternyata tidak seluruh kota mampu mewujudkannya. Maka, pada tahun 2015 ini pemerintah pusat mulai membagikan 1.000 bus untuk dioperasikan sebagai BRT di berbagai kota. Dengan bantuan sarana, pemerintah kota yang mendapat hibah seharusnya dapat lebih berkonsentrasi pada penyediaan prasarana (jalan dan halte) dan manajemen BRT yang baik. Jangan sampai keberadaan BRT tidak berdampak apapun terhadap peningkatan kualitas transportasi umum perkotaan.

Sayangnya, transportasi massal berbasis bus tidak efisien dalam batas tertentu. Dengan daya tampung hanya 50 orang untuk bus sedang dan 80 orang untuk bus besar, penyelenggara BRT harus mengoperasikan banyak sekali armada demi mengurangi penumpukan penumpang. Akan tetapi, penambahan armada malah akan mengakibatkan penumpukan di titik-titik perhentian (halte dan persimpangan jalan) yang pada akhirnya akan memperlama waktu tempuh. Pengguna pun sulit mendapatkan kepastian waktu berangkat dan tiba karena bus masih mendapatkan gangguan dari moda transportasi lain di jalan.

B. Kereta Api

Perkotaan Pilihan moda berikutnya adalah kereta api. Penentuan jenis kereta yang digunakan akan sangat bergantung pada kebutuhan suatu kota. Dengan jumlah pengguna yang belum terlalu banyak atau sebagai angkutan pengumpan, light rapid transit (LRT) dapat menjadi pilihan, baik yang berjalan dengan rel tunggal maupun rel standar. Untuk rute gemuk, bisa memakai mass rapid transit (MRT). Perbedaan LRT dan MRT umumnya terdapat pada kapasitas kereta. Sebuah rangkaian LRT membawa 2—4 kereta, sementara MRT membawa 8—12 kereta.

Jakarta dan sekitarnya sebenarnya telah memiliki MRT, yaitu KRL Jabodetabek. Hanya saja, baru beberapa tahun belakangan kapasitas KRL ditingkatkan sebagai kereta api komuter. Sekarang, MRT berikutnya sedang dibangun dengan konsep yang lebih baik (tidak bersinggungan dengan jalan, sehingga tidak ada yang menganggu perjalanan kereta api) dengan rute Lebak Bulus—Bundaran HI.

Masalah utama pembuatan angkutan perkotaan berbasis kereta adalah biaya. Surabaya, dengan proyek Surotram (trem yang menyatu dengan jalan, beroperasi utara—selatan) dan Boyorail (monorel dengan konstruksi melayang, beroperasi timur—barat) membutuhkan triliunan rupiah untuk pembangunan. Selain itu, dipastikan harga tiketnya pun akan lebih mahal daripada moda BRT.

Pemerintah kota dihadapkan pada kebutuhan dana untuk biaya investasi dan subsidi, jika konsepnya kurang menguntungkan bila dikerjakan investor. Karena beban biaya itulah, jarang ada kota yang berani bermimpi membangun MRT atau LRT. Jakarta, Surabaya, dan Bandung masih merupakan perintis kereta api perkotaan.

Di lain sisi, sumber daya manusia di tingkat kota pun sedikit. Dapat dibanyangkan bagaimana gegar budaya yang terjadi jika petugas dinas perhubungan yang biasanya hanya menangani mobil penumpang umum kecil, bus umum, dan perparkiran, harus pula memikirkan konsep kereta api perkotaan. Oleh sebab itu, pemerintah pusatlah yang harus mengadakan studi dan perencanaan, dan selanjutnya mentransfer pengetahuan kepada aparat-kota terpilih.

4. Perbaikan dari sekarang demi membangun transpotasi yang efisien, efektif dan menginspirasi masyarakat

Kota-kota yang masih cukup lengang dan cukup dilayani dengan mobil penumpang umum kecil juga harus berbenah mulai sekarang. Jangan sampai keberadaan angkutan umum justru menjadi biang dari kemacetan. Angkutan umum harus cepat, murah, memiliki kepastian harga dan waktu, serta menjangkau seluruh sudut kota. Empat faktor tersebut harus senantiasa mejadi pegangan pemerintah kota dalam menata sistem transportasi umum di kotanya.

Pemerintah kota harus menyelenggarakan riset yang berulang untuk mengetahui potensi penumpang, pola berpergian warga, kelayakan jalan, dsb. Data riset itulah yang nantinya diolah untuk menjadi trayek angkutan kota dan kebutuhan angkutan kota di tiap trayeknya. Pengabaian riset dapat menjadi hal serius. Bogor contohnya, 23 trayek angkutan kota hanya menjangkau 50 persen wilayah. Jumlah angkutan kota yang beroperasi pun melebihi kebutuhan.

Selain itu, perlu pula ditegakkan peraturan kepemilikan angkutan kota oleh badan hukum sesuai UU LLAJ. Selain mempermudah pengawasan dari regulator, pemerintah kota pun dapat lebih mudah untuk melakukan intervensi, misalnya dengan cara membayar layanan per kilometer (seperti yang dilakukan kepada Trans-Jakarta) dan merestrukturisasi rute sehingga dapat menyesuaikan perkembangan kota.

Sumber :          https://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi_transportasi

                                    http://www.presidenri.go.id/infrastruktur/membangun-transportasi-publik-yang-menginspirasi.html

                                    http://www.kompasiana.com/bayumw/menanti-transportasi-perkotaan-modern_55d44a09e7afbd8d0cf49de7